Terdapatbeberapa pengertian kekuasaan eksekutif menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 1. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Rajaatau rata hanya dapat berbuat apa yang diperbolehkan oleh hukum. Negara-negara yang menganut sistem monarki konstitusional adalah Swedia, Inggris, Spanyol, Thailand, Tonga, Yordania, Monako, dan Maroko. 3. Monarki Parlementer. Monarki parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana raja mengepalai negara, tetapi kekuasaan tertinggi Separationof power_ istilah ini paling sering dikemukakan oleh beberapa penulis yang mengkhususkan pada pengkajian lembaga Negara yang pokok, dalam suatu Negara seperti legislatif, judikatif dan legislatif. Separation of power merupakan teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu (1689 -1755), bahwa dalam suatu sistem pemisahan kekuasaan itu harus terpisah (separation), baik Hinggahari ini, konsep pembagian kekuasaan Montesquieu melalui trias politicanya ke dalam eksekutif, legislative, dan yudikatif masih banyak dijalankan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tentu dengan berbagai . Daftar Rujukan. Plano, Jack C. Dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. Widyastutik, Dwi. 2015. Jawabanyang benar adalah c. MA. Yuk simak pembahasan berikut. UUD 1945 memuat pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Terdapattiga sistem pemerintahan yang banyak dianut negara-negara di dunia, yakni presidensial, parlementer, dan sistem campuran. Adapun Indonesia menjalankan sistem pemerintahan sesuai Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Baca juga: Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia yang Belum Terselesaikan. Paraanggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Inovasi: Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. A Prinsip Dasar Pemerintahan RI. Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD1945, adalah: · Negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat) · Sistem Konstitusi. · Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. · Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara dibawah Majelis. 5Ekonomi Negara Filipina. 6 Geografi Kepulauan Filipina. 7 Pembagian Administratif Negara Filipina. Sistem Pemerintahan Filipina - Filipina merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan menjadi anggota ASEAN. Negara yang satu ini juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional, baik itu di benua Asia maupun benua lainnya. menjadiperhatian dalam sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka menegakkan "checks and balances" di antara tiga cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensiil yang dianut oleh Indonesia. Tidaklah berlebihan jika Harun Alrasid memberikan pemikiran bahwa di Indonesia perlunya dilakukan reformasi konstitusi dengan menetapkan DTRbt5.